Serang (23/8) — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menggelar kegiatan konsolidasi organisasi dengan menghadirkan jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LDII. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi hingga tingkat Pimpinan Cabang (PC) dan Pimpinan Anak Cabang (PAC).

Sekretaris Umum DPP LDII, Tri Gunawan Hadi, menyampaikan bahwa DPP LDII terus melakukan pembaruan terhadap sejumlah program dan tata kelola kepengurusan. Pembaruan tersebut diarahkan agar organisasi lebih fleksibel dan mampu bekerja secara efektif sesuai kebutuhan di lapangan.

“Program kerja tahun ini akan lebih fokus ke PC dan PAC, sekaligus memperkuat sebaran organisasi di tingkat DPW dan DPD,” ujar Tri Gunawan Hadi.

Ia menjelaskan, saat ini LDII telah memiliki kepengurusan di 38 provinsi. Sementara itu, Provinsi Papua Pegunungan masih menjadi wilayah yang menghadapi kendala dalam penguatan struktur organisasi, terutama karena faktor keamanan.

Menurut Tri Gunawan, penguatan organisasi di tingkat akar rumput menjadi perhatian penting. Sekitar 70 persen aktivitas organisasi berada di bawah PC dan PAC. Karena itu, kedua tingkatan tersebut perlu diperkuat agar mampu menjadi ujung tombak pelaksanaan program kerja sekaligus ladang amal saleh bagi warga LDII.

Ia juga menjelaskan hubungan LDII dengan pondok pesantren yang selama ini terjalin secara historis, struktural, dan kultural. Menurutnya, LDII dan pondok pesantren merupakan mitra yang saling mendukung dalam berbagai kegiatan.

“Hubungan kita dengan pondok adalah mitra. Secara historis LDII dan pondok tidak terikat secara langsung, tetapi hubungan struktural dan kultural dalam berbagai kegiatan tetap berjalan,” jelasnya.

Ia menambahkan, hubungan struktural dapat terlihat dari keterlibatan sejumlah pengurus LDII yang berasal dari unsur pimpinan pondok. Sementara hubungan kultural terbangun melalui komunikasi dan kerja sama dengan para kiai serta pinisepuh pesantren.

Dalam pengambilan keputusan strategis organisasi, keberadaan Dewan Penasihat (Wanhat) dan Majelis Taujih juga menjadi bagian penting dalam memberikan arahan dan pertimbangan. Dalam berbagai forum, LDII menggunakan istilah kiai dan pinisepuh sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh yang berperan dalam pembinaan umat.

Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP LDII, Ibnu Anwardin, mengatakan bahwa organisasi merupakan wadah untuk berkegiatan dan beramal saleh. Karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antartingkatan organisasi agar seluruh program dapat berjalan secara optimal.

“Organisasi ini adalah wadah untuk berkegiatan dan beramal saleh, mencari pahala. Karena itu, harus ada alur koordinasi dan kita harus saling memperkuat agar organisasi dapat berjalan dengan baik,” kata Ibnu.

Ia menegaskan, LDII juga berkomitmen mendukung pemerintah melalui berbagai kegiatan yang sesuai dengan bidang masing-masing. Dalam menjalankan aktivitasnya, LDII berpedoman pada Al-Qur’an dan hadis, termasuk dalam mengembangkan dakwah yang menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, dakwah dapat dilakukan melalui berbagai bidang, termasuk kepedulian terhadap lingkungan hidup atau dakwah hijau. Dengan demikian, kegiatan organisasi tidak hanya berorientasi pada aspek keagamaan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap persoalan sosial dan lingkungan di masyarakat.

Dalam bidang organisasi, Ibnu juga menekankan pentingnya sinkronisasi administrasi di seluruh tingkatan. Menurutnya, masih terdapat sejumlah hal administratif di daerah yang perlu disesuaikan dengan ketentuan dan sistem yang diterapkan di tingkat pusat.

“DPP akan mendorong sinkronisasi di semua tingkatan agar pengelolaan organisasi menjadi lebih mudah dan tertata,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pembenahan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Musyawarah Daerah (Musda). Kelengkapan administrasi PC dan PAC diharapkan dapat disiapkan secara lebih sistematis dan terintegrasi melalui perangkat atau tools organisasi.

Langkah tersebut diharapkan dapat memudahkan pendataan, pengelolaan organisasi, serta penataan keanggotaan di seluruh tingkatan.

“Tujuannya adalah untuk perapian dan penataan seluruh anggota, sehingga organisasi dapat bekerja lebih efektif, terkoordinasi, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” pungkasnya.