Jakarta (27/9). DPP LDII helat webinar bertajuk “Hisab dan Rukyat dalam Perspektif Ormas Islam serta Perkembangan Astronomi Modern” di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Jakarta. Kegiatan pada Sabtu (26/9) tersebut menjadi bagian dari upaya DPP LDII meningkatkan kompetensi para perukyat sekaligus memperkuat kontribusi dalam penetapan awal bulan Hijriah.

Webinar tersebut menghadirkan narasumber, pakar astronomi dan astrofisika, Thomas Djamaluddin. Dalam paparannya, Thomas menyoroti pentingnya penguatan kompetensi perukyat agar kegiatan rukyatul hilal tidak hanya mengandalkan pengamatan, tetapi juga didukung pemahaman astronomi. “Webinar dan juga seminar terkait hisab-rukyat ini tentu akan memperkuat LDII terkait dengan kompetensi hisab dan rukyat. Karena di LDII juga sudah dibina para perukyat di berbagai daerah,” ujar Thomas.

Menurutnya, peningkatan kompetensi diperlukan agar para perukyat memahami berbagai aspek pendukung dalam pelaksanaan rukyat. Hal itu meliputi kriteria, posisi hilal, potensi gangguan dalam pengamatan, hingga keterkaitan hasil rukyat dengan keputusan pemerintah.

Thomas juga mendorong agar hasil pengamatan hilal yang dilakukan LDII dapat terhubung dengan jejaring rukyat nasional. Menurutnya, hasil rukyat tidak berhenti pada internal organisasi, tetapi dapat dilaporkan melalui mekanisme yang berlaku di tingkat nasional. “Jadi hasil rukyat yang dilakukan LDII kan bukan hanya disimpan di kalangan LDII saja, melainkan dilaporkan juga pada pelaksanaan sidang isbat,” ujarnya.

Dalam webinar tersebut, Thomas juga menjelaskan dinamika perbedaan metode hisab dan rukyat di antara ormas Islam di Indonesia. Menurutnya, keberadaan berbagai ormas Islam menjadi salah satu karakteristik Indonesia yang perlu diperhatikan dalam upaya mewujudkan kalender Islam yang mapan.

Thomas mengatakan, upaya penyamaan kriteria terus dilakukan karena perbedaan kriteria dapat menjadi salah satu penyebab munculnya perbedaan dalam penetapan awal bulan Hijriah. Ia juga menjelaskan adanya perkembangan sumber perbedaan sejak 2025, ketika terdapat pendekatan yang menggunakan hisab dan rukyat lokal serta pendekatan yang menggunakan hisab global.

Menurutnya, diperlukan dialog berkelanjutan untuk mencari titik temu di antara berbagai pendekatan tersebut. Dalam membangun kalender Islam yang mapan, ia menyebut tiga unsur yang perlu disepakati, yakni otoritas, kriteria, dan wilayah. “Kalau kita menginginkan kalender Islam menjadi kalender yang mapan seperti halnya kalender Masehi, kita harus memenuhi tiga syarat: harus ada kesepakatan otoritas, harus ada kesepakatan kriteria, harus ada kesepakatan wilayah,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Departemen PKD Budi Luhur, mengatakan webinar tersebut merupakan bagian dari langkah DPP LDII meningkatkan kemampuan para perukyat. Menurutnya, LDII telah membina perukyat di sejumlah daerah dan ke depan akan memperkuat koordinasi melalui kelompok kerja (Pokja) Hisab dan Rukyat. “Salah satu tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kompetensi para perukyat. Diharapkan Para perukyat LDII sudah bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam penetapan hilal,” ujar Budi Luhur.

Menurut Budi Luhur, tema webinar dipilih karena ormas Islam memiliki peran dalam memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Agama, terkait penetapan awal bulan Hijriah. Ia berharap perbedaan yang ada dapat dipahami dalam kerangka mencari persamaan. “Ormas Islam memiliki peran agar perbedaan ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dipahami bersama. Sehingga perbedaan tidak semakin lebar, tapi justru persamaannya yang kita cari,” tuturnya.

Budi Luhur menambahkan, hasil webinar diharapkan tidak berhenti pada peningkatan pemahaman para perukyat. Pengetahuan yang diperoleh juga diharapkan dapat diteruskan kepada masyarakat sehingga perbedaan dalam pelaksanaan ibadah dapat dipahami secara lebih baik.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya DPP LDII memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang hisab dan rukyat sekaligus membuka ruang dialog mengenai perkembangan astronomi modern dan dinamika penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia.