Serang (10/2) – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) provinsi Banten menghadiri pengajian ulama dan umaro Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten mengapresiasi kinerja satu tahun kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah dalam membangun Provinsi Banten. Berbagai langkah pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dinilai menunjukkan arah yang positif.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Umum MUI Banten KH. Bazari Syam pada agenda pengajian ulama dan umara dalam rangka Safari Ramadan yang diinisiasi MUI Provinsi Banten di Aula Kantor MUI Banten, Curug, Kota Serang, Senin 9 Maret 2026.

Bazari menyampaikan, selama satu tahun kepemimpinan Andra Soni dan Achmad Dimyati Natakusumah, pemerintah provinsi dinilai telah melakukan berbagai upaya perbaikan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat desa. “Atas nama jajaran pengurus MUI Provinsi Banten, kami mengucapkan apresiasi atas satu tahun pengabdian Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah,” ujar Bazari.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bahwa dalam menjalankan pemerintahan, ia selalu berpegang pada visi pembangunan, yaitu Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi. Gubernur mengaku terus mengingat pesan yang pernah disampaikan mantan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengenai pentingnya keselarasan antara visi dan aksi dalam kepemimpinan. “Aksi tanpa visi adalah ilusi, visi tanpa aksi adalah sensasi, dan tanpa visi serta aksi hanya menjadi angan-angan,” katanya.

Menurut ketua LDII Banten, Dimo Tono Sumito, kolaborasi antara pemerintah daerah, ulama, dan umara menjadi kunci penting dalam membangun Banten yang lebih baik.

“Pemprov Banten terus memperkuat silaturahmi dan kolaborasi dengan para ulama, karena peran ulama sangat penting dalam menjaga umat sekaligus mendukung pembangunan daerah,” pungkasnya.

Pengajian ulama dan umara dihadiri jajaran pengurus MUI Provinsi Banten, kabupaten dan kota, unsur Forkopimda Provinsi Banten, tokoh agama, tokoh masyarakat, LDII Banten serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.