Rapimnas 2026, DPP LDII Siapkan Munas dan Selaraskan Proker dengan Asta Cita

Rapimnas 2026, DPP LDII Siapkan Munas dan Selaraskan Proker dengan Asta Cita

Jakarta (16/2). Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) LDII bertema “Konsolidasi Nasional Penguatan Kontribusi LDII Untuk Bangsa”. Rapimnas tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna DPP LDII, Senayan, Jakarta, pada Senin (16/2/2026).

Dalam sambutannya KH Chriswanto mengatakan, Rapimnas adalah forum tertinggi kedua setelah Musyawarah Nasional (Munas) yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan keputusan strategis terkait pelaksanaan Munas X LDII 2026, “Rapimnas bukan sekadar forum rutin, tetapi forum penting yang memastikan keputusan organisasi tetap legal, sah, dan sesuai tata aturan,” kata KH Chriswanto.

Ia mengingatkan, salah satu tujuan Rapimnas untuk menyiapkan legacy positif bagi kepengurusan berikutnya, sebelum masa bakti pengurus DPP LDII periode 2021-2026 berakhir, “Kami ingin proses transisi berjalan mulus, smooth landing atau mendarat mulus, sehingga kepengurusan baru dapat langsung bekerja dengan baik tanpa kendala keberlanjutan,” ungkapnya.

Munas X LDII rencananya diselenggarakan pertengahan 2026, untuk menjaring aspirasi dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang akan menjadi keputusan Munas, “DPP LDII perlu fleksibilitas untuk menyelenggarakan Munas. Sebab itu, diperlukan mandat yang memungkinkan pelaksanaan Munas ditunda jika tidak bisa tepat waktu,” tegas KH Chriswanto.

Menurutnya, persiapan Munas X LDII 2026 sudah berjalan 75 persen. Dalam forum tersebut juga akan ditandatangani beberapa nota kesepahaman (MoU) antara DPP LDII dengan para pemangku kepentingan sebagai bentuk dukungan konkret terhadap program pemerintah.

“DPP LDII telah menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga, seperti Ketua MPR, Lemhannas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan kementerian-kementerian lainnya. Ke depan, komunikasi tersebut akan kita tingkatkan menjadi kerja sama yang lebih formal dan operasional,” ujarnya.

Ia menuturkan, “8 Bidang Pengabdian LDII untuk Bangsa” telah sejalan dengan semangat pembangunan nasional. Termasuk selaras dengan konsep Asta Cita pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, “Fokus kami bukan menambah terlalu banyak program baru, tetapi memperkuat, mempertajam, dan mensinergikan delapan program prioritas tersebut agar semakin relevan dan berdampak nyata bagi masyarakat serta mendukung agenda pembangunan nasional,” papar dia.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPP LDII Sudarsono selaku Ketua Panitia Pengarah Rapimnas LDII menambahkan, bidang lingkungan hidup menjadi salah satu fokus penting dalam Munas ke depan. Program ini telah diputuskan sejak Rapimnas 2018 yang tujuan utamanya memberikan wawasan serta membangun kesadaran warga, tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan ketahanan pangan, “Kita menyadari bahwa bumi ini hanya satu. Jika rusak, kita tidak memiliki alternatif tempat tinggal lain untuk diwariskan kepada generasi mendatang,” kata Sudarsono.

Untuk mendukung kampanye pelestarian lingkungan, pada Rapimnas 2026, DPP LDII mendorong peserta menggunakan tumbler. Bukan tanpa alasan, hal ini sebagai wujud implementasi gerakan Go Green yang mendorong perbaikan kualitas lingkungan, “Kami mendorong penggunaan tumbler dan mengurangi minuman kemasan sekali pakai. Biasanya acara besar menghasilkan cukup banyak sampah plastik, terutama dari botol minuman,” ujarnya.

Kebijakan penggunaan tumbler sangat relevan dengan program lingkungan yang digaungkan LDII. Dalam beberapa Munas sebelumnya, LDII aktif mengkampanyekan sistem paperless sebagai bagian dari komitmen ramah lingkungan, “Ke depan, penggunaan tumbler dan pengurangan plastik sekali pakai sangat mungkin untuk diterapkan secara lebih luas, termasuk dalam pelaksanaan Munas mendatang,” pungkasnya.

Rapimnas LDII dihadiri 150 peserta secara luring di gedung DPP LDII, dan sekitar 1.500 peserta lainnya yang mengikuti secara luring dari 375 studio di 37 provinsi. Mereka terdiri dari pengurus DPW LDII tingkat provinsi, DPD Kabupaten/Kota, dan Dewan Penasehat DPW serta DPD.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *